Alasan Dibalik Target & Kepentingan Politik Atas 'Penyerangan' Terhadap Anies

Dua hari terakhir mencuat pertanyaan dari beberapa kolega asing saya : Mengapa masih ada kelompok tertentu terus menerus menyerang Gubernur DKI Anies Baswedan?, Siapa mereka?, Apa target & kepentingan politik mereka?There is no simple answer. Anies Baswedan tidak sekedar Gubernur Jakarta Anies representasi umat  & kepentingan mayoritas umat Islam Indonesia. Anies ikon pemimpin (Islam) Indonesia, Anies simbol kemenangan kekuatan politik Islam RI, Anies tokoh pemimpin nasional masa depan harapan umat Islam Indonesia. Di lain pihak Anies dituding sebagai penyebab utama kegagalan agenda politil para musuh rakyat Indonesia (asing-aseng-antek) untuk menempatkan proksi mereka sebagai RI-1 dan RI-2 melalui pilpres 2019. Kegagalan Ahok atas Anies di Pilkada Jakarta 2017 membuyarkan rencana tersebut. Tudingan asing-antek bahwa Anies Baswedan adalah penyebab kekalahan Ahok di Pilkada DKI 2017 tidak sepenuhnya benar. Kegagalan Ahok disebabkan intervensi Genk Jenderal Merah (TRG) dan elit TNI-AD via pengusungan AHY sebagai Cagub & pengawalan ketat seluruh TPS se DKI oleh TNI.  Penjegalan Ahok di Pilkada 2017 oleh Genk Jenderal Merah/The Red General (TRG) melalui Cagub AHY & penjagaan ketat seluruh TPS oleh TNI semata2 demi mengamankan kepentingan TRG yakni: Mempertahankan posisi sebagai penguasa rezim proksi 2019-2024 Ahok-China-Cukong dikhianati TRG.

Penggagalan sebagai Gubernur Jakarta  2017-2022 oleh TRG adalah pengkhianatan TRG atas kesepakatan TRG dan China-Cukong yang sudah terjalin sejak 2007. Ahok proksi China (melalui J Riady-Tahir agen Intelijen China) dan Cukong (para konglo cina RI). Jae adalah proksi TRG dan CSIS. Kesepakatan kolaborasi TRG-CSIS dan China-Cukong adalah mewujudkan rezim proksi di RI
1. Jae-Hok sebagai Gub & Wagub DKI pada 2012
2. Jae sebagai presiden pada 2014
3. Jae-Hok sebagai presiden dan wapres RI pada 2019
Kesepakatan ini dikhianati TRG dengan menjegal Ahok di Pilkada 2017.

Sejak 2011 TRG melalui tokoh sentralnya Presiden SBY memberikan perlindungan terhadap Jae-Ahok dari segala ancaman jeratan kasus hukum, termasuk dari KPK (yang jadi tunggangan TRG). SBY juga jadi penentu kemenangan Jae-Hok di Pilkada 2012 dan Jae di Pilpres 2014. Sejak 2007 sampai menjelang Pilkada DKI 2017, kesepakatan TRG-CSIS dan China-Cukong berjalan mulus. Pengkhianatan TRG terhadap China-Cukong baru muncul melalui penjegalan Ahok jadi Gubernur Jakarta. AHY diusung sebagai Cagub. TPS dijaga ketat TNI. Tidak ada ruang pencurangan Pilkada. Tujuan TRG menjegal Ahok terpilih jadi Gubernur Jakarta 2017 adalah untuk mencegah terwujudnya duet Jae-Ahok di Pilpres 2019 sesuai kesepakatan awal 2007. Terwujudnya duet Jae-Ahok di Pilpres 2019 bertentangan dengan agenda politik pribadi tokoh TRG seperti HP dan SBY. Penggagalan Ahok sebagai Gubernur Jakarta 2017, selanjutnya penggagalan Ahok jadi cawapres di pilpres 2019 semata2 utk mengamankan kepentingan politik SBY dan HP yang berencana mendorong AHY (anak SBY) dan Andika (menantu HP) menjadi wapres atau presiden melalui pilpres 2024. Serangan terhadap Anies Baswedan oleh antek China-Cukong didorong oleh TRG untuk menghidupkan kembali peluang Ahok (seolah olah) agar dapat tampil sebagai cawapres pada pilpres 2024 Sekaligus menggerus peluang Anies (rival bagi AHY dan Andika untuk maju sebagai cawapres / cawapres 2024).

Fakta adalah:
TRG berhasil mempertahankan posisi sebagai penguasa rezim proksi 2019-2024
Kendali rezim tetap di tangan SBY-HP-LBP
Jae proksi bersama mereka
Yai proksi utama SBY
Empud proksi utama SBY-LBP
Kabinet didominasi proksi SBY-HP-LBP
PDIP kembali dikerjain habis-habisan

Keberhasilan TRG kembali jadi penguasa rezim (2019-2024) berkat "penusukan menko polhukam" yang berhasil memaksa Jae untuk terima SBY di Istana. Penusukan Menko disusul dengan munculnya berbagai peristiwa berhasil jadi teror terhadap diri Jae hingga terpaksa tunduk pada keinginan TRG. Rencana awal TRG tetap jadi penguasa rezim adalah melalui penunggangan KPK, di mana KPK jadi alat sandera atas ketum-ketum partai pengusung Jae, seperti terjadi pada pasca pilpres 2014. Rencana TRG dipatahkan via Revisi UU KPK dari hak inisiatif DPR. KPK hilang, penusukan datang. Meski Genk Jenderal Merah (TRG) kembali jadi penguasa rezim proksi, namun penyingkiran PDIP sebagai "the ruling party" akan melahirkan serangan balasan, terutama melalui pembentukan Koalisi Mayoritas di DPR yg digulirkan PDIP utk menyingkirkan TRG dan takeover posisi penguasa rezim. Rencana PDIP merangkul Gerindra, Golkar, PKB, PPP, PAN & PKS untuk membentuk koalisi mayoritas sedang berusaha digagalkan oleh Nasdem dengan mendekati PKS-PAN untuk ditarik ke Kabinet, Sementara itu KPK kembali mau ditunggangi TRG melalui penerbitan aturan penugasan Pati Polri di KPK. Fakta bahwa TRG sedang terancam kehilangan tunggangan KPK pasca lengsernya pimpinan KPK jilid IV proksi TRG pada Desember 2019 yad. Fakta TRG gagal menempatkan proksi mereka sebagai Pimpinan KPK Jilid V. Peraturan baru dimana Pati Polri tidak harus pensiun dari kedinasan setelah menjabat pimpinan KPK adalah upaya untuk menggeser loyalitas pimpinan KPK jilid V (dari PDIP ke TRG). Penguatan KPK melalui PERPPU yang dituntut TRG sebelum pembentukan Kabinet, sekarang tidak diperlukan lagi. Kegagalan TRG menunggangi pimpiman KPK Jilid V menyebabkan pelemahan KPK harus tetap dipertahankan oleh TRG agar KPK Jilid V tidak dapat dimanfaatkan sebagai senjata oleh PDIP. Mayoritas pengamat politik sepakat bahwa penguasa sesungguhnya rezim Jae jilid 2 adalah elit purnawirawan TNI AD ex binaan Ali Murtopo-Murdani mitra abadi CSIS atau lebih dikenal dgn sebutan Jenderal Merah (The Red General/TRG). Di mana SBY, Hendro, Luhut cs sebagai tokoh utama. Mayoritas pengamat politik sepakat bahwa faktor keberhasilan TRG meraih kekuasaan sejak 2004 hingga sekarang adalah:
Penunggangan KPK sebagai alat sandera, yang sukses menempatkan elit partai sebagai sandera via kasus-kasus di KPK. Konsistensi penerapan Doktrin Lesser Evil (radikalisme dll).

Jika pasca lengser pimpinan KPK Jilid IV pada Des 2019 nanti KPK tidak dapat ditunggangi lagi oleh TRG, maka:
Pelengseran Ck Imin dari Ketum PKB oleh TRG adalah suatu keharusan agar PKB tidak loncar pagar ke kubu PDIP, Cak Imin diganti dengan proksi TRG: Yenny Wahid dst.

Segala cara ditempuh Genk Jend Merah (TRG) untuk mengagalkan rencana PDIP merebut posisi penguasa rezim proksi: melalui pembentukan koalisi mayoritas di DPR di bawah pimpinan PDIP dll. Eksistensi TRG sebagai penguasa rezim proksi membuktikan kegagalan partai/politisi sipil RI. Keberhasilan TRG menunggangi KPK, TNI-AD, Polri, memanipulasi hasil pemilu/pilpres, mengoptimalkan Demokrat- Nasdem sebagai partai kedok, menginfiltrasi partai2 politik- ormas2 Islam, meraih dukungan Partai Demokrat AS, China dan Cukong dst. Adalah strategi TRG untuk jadi penguasa RI. Sejak era Reformasi, hegemoni Jenderal Merah sebagai penguasa RI tidak tergoyahkan. Bukti bahwa kualitas Genk jenderal merah jauh di atas politisi sipil, Bukti bahwa partai politik tidak mampu berperan dominan mewujudkan demokrasi. Demokrasi RI dibajak SBY-HP-LBP cs (TRG).

Penerbitan PERPPU oleh Presiden untuk menganulir UU hasil hak inisiatif DPR adalah inkonstitusional karena menjadikan presiden superior atas DPR

Penguatan KPK harus melalui RUU KPK yang baru untuk mengembalikan tupoksi KPK sesuai denagn cita-cita awal pembentukannya pada tahun 2002