Laporan CIA tentang Islam di Indonesia

Meski superior dalam jumlah, hampir 90% dari populasi, umat Islam sejak kemerdekaan gagal meraih peran penting & dominan dalam politik nasional. Pasca Kudeta gagal PKI 1965, Suharto yang didukung umat Islam, kemudian menyingkirkan umat islam. Islam di Indonesia berbeda, mayoritas moderat, berbeda dengan islam fundamentalis seperti di timur tengah, Sangat sedikit Islam ortodoks di Indonesia. Di Jawa, Islam bercampur dengan budaya tradisional, Buddhaism, Hinduism & mistik yang membentuk Islam Indonesia berbeda dengan islam arab. Meski mayoritas orang Jawa mengaku Islam, mereka umumnya tidak menerapkan secara ketat ajaran dan syariah islam dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pantauan Kedubes AS, mayoritas umat Islam serius ingin meraih peran dalam politik nasional namun mereka tidak pernah sepakat menentukan cara untuk meraih keinginan itu. Umat Islam selalu gagal meraih peran dominan dalam politik, pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Hampir semua umat Islam menolak pembentukan negara Islam Indonesia, dan mayoritas mereka-umumnya orang Jawa, menolak keras penerapan hukum/syariah Islam di Indonesia. Umat Islam Indonesia lebih memilih penerapan hukum sipil ketimbang hukum Islam. Islam ortodok minoritas di Indonesia, sangat sedikit dan tidak mempengaruhi lembaga-lembaga Islam di Indonesia yang dikendalikan para muslim moderat, Paling banyak hanya 20% islam ortodok, sebagian besar tersebar di Jawa tengah.

Meski kekecewaan umat islam sebagai kaum mayoritas meningkat akibat marginalisasi, terpinggirkan di semua aspek kehidupan sejak Indonesia merdeka adalah sensitif namun tidak terlihat adanya radikalism terutama dari Islam ortodok. Mereka tetap mendukung pemerintah secara pasif. Para pemuka Islam Indonesia menjelaskan kepada Kedubes AS bahwa meski rezim pemerintah tidak mengakomodir kepentingan umat Islam sebagaimana mestinya, mereka tidak akan memilih radikalisme. Jika ada radikalisme Islam, itu hanya oknum dan tidak mewakili umat Islam Indonesia. Pemimpin ormas islam: Muhammadiyah, NU, HMI dll meyakini bahwa mereka harus tetap mendukung pemerintah, meski pemerintah sering bertindak tidak adil dan represif terhadap minoritas islam ortodoks yang dituding radikalis. Umat Islam dan rakyat Indonesia menikmati manfaat dan kesejahteraan dari stabilitas politik rezim ORBA Suharto dan tidak ingin stabilitas politik terancam gangguan yg dapat menjerumuskan negara dlm kekacauan seperti pada ORde lama.

Hubungan baik umat Islam-rezim ORBA berubah pasca terjadi kebangkitan Islam di Indonesia yg ditandai dengan peningkatan jamaah mesjid, jamaah haji, kelompok pengajian, intelektual islam, ekonomi Islam dll. Fenomena ini dianggap sebagai ancaman bagi rezim ORBA terutama pihak Militer.


Peningkatan suara pemilih PPP (1982) meski tidak menggoyah dominasi Golkar/ partai proksi ORBA namun dianggap ancaman terhadap kelangsungan rezim ORBA - TNI AD. Jenderal Murdani tokoh utama militer berupaya menghancurkan kebangkitan politik islam via azas tunggal Pancasila. Jenderal Murdani, tokoh No 2 di Indonesia setelah Suharto jg menerapkan berbagai strategi utk menyudutkan umat islam sebagai kelompok radikal dan musuh negara. Di antaranya melalui penyusupan ke PPP, Ormas, lembaga-lembag islam yang digiring untuk bersikap anti pemerintah dan radikalisme.

Strategi Murdani- Jenderal Katolik garis keras melalui infiltrasi sukses menciptakan aksi radikal-terorisme seperti penyarangan mapolsek-pembajakan Wolya oleh Jamaah Imran, pemboman 9 stupa Borobudur oleh Jamaah Islam, kerusuhan priok, bom BCA dll, Strategi ini jadi model.

Kontrol ketat rezim ORBA terhadap media massa mendukung keberhasilan besar Jendral Murdani-TNI AD dalam menggiring Islam sebagai kelompok potensial musuh negara. Berbagai peristiwa-kriminal diberitakan seolah-olah sebagai perbuatan radikalisme-terorisme untuk semakin menyudutkan Islam.

Keberhasilan besar Jenderal Murdani melumpuhkan kekuatan politik Islam dan menempatkan mayoritas Islam sebagai musuh negara, di satu sisi meningkatkan supremasi Murdani di lingkungam TNI, di sisi lain Murdani dinilai sbg ancaman terhadap kekuasaan Presiden Suharto. Suharto merasa semakin tidak aman ketika kelompok besar pengusaha cina yg berhimpun dlm Paguyuban Prasetya Mulya menolak secara frontal rencana Suharto menghimpun sumbangan 1-1.5% dari laba bersih perusahaan cina untuk dikelola sebagai sumber permodalan ekonomi pribumi. Manuver Jend Murdani-penolakan keras pengusaha cina dinilai sebagai pengkhianatan terhadap diri Suharto sebagai pembina-pelindung Murdani dkk-pengusaha Cina selama hampir 20 tahun, Mulai 1987 Suharto mengubah kebijakan ORBA dari anti Islam msnjadi pro Islam untuk menghadapi Murdani-Cukong. Perubahan kebijakan Suharto 1987 banyak dipengaruhi Mayor Prabowo Spri Jend Murdani yang juga menantu Suharto. Melalui Prabowo, strategi Murdani-Cukong-CSIS utk melengserkan Suharto dgn dapat dipatahkan Suharto, terutama melalui terbinanya hubungan harmonis Suharto-Umat Islam.

Kontrol ketat rezim ORBA terhadap media massa mendukung keberhasilan besar Jendral Murdani-TNI AD dalam menggiring Islam sebagai kelompok potensial musuh negara. Berbagai peristiwa-kriminal diberitakan seolah-olah sebagai perbuatan radikalisme-terorisme untuk semakin menyudutkan Islam.

Keberhasilan besar Jenderal Murdani melumpuhkan kekuatan politik Islam dan menempatkan mayoritas Islam sebagai musuh negara, di satu sisi meningkatkan supremasi Murdani di lingkungam TNI, di sisi lain Murdani dinilai sbg ancaman terhadap kekuasaan Presiden Suharto. Suharto merasa semakin tidak aman ketika kelompok besar pengusaha cina yg berhimpun dlm Paguyuban Prasetya Mulya menolak secara frontal rencana Suharto menghimpun sumbangan 1-1.5% dari laba bersih perusahaan cina untuk dikelola sebagai sumber permodalan ekonomi pribumi. Manuver Jend Murdani-penolakan keras pengusaha cina dinilai sebagai pengkhianatan terhadap diri Suharto sebagai pembina-pelindung Murdani dkk-pengusaha Cina selama hampir 20 tahun, Mulai 1987 Suharto mengubah kebijakan ORBA dari anti Islam msnjadi pro Islam untuk menghadapi Murdani-Cukong. Perubahan kebijakan Suharto 1987 banyak dipengaruhi Mayor Prabowo Spri Jend Murdani yang juga menantu Suharto. Melalui Prabowo, strategi Murdani-Cukong-CSIS utk melengserkan Suharto dgn dapat dipatahkan Suharto, terutama melalui terbinanya hubungan harmonis Suharto-Umat Islam.

Dari Laporan CIA dapat disimpulkan bahwa Kebangkitan Radikalisme Islam di Indonesia adalah hasil fabrikasi-framing oleh kelompok Jenderal Merah (faksi ABRI binaan Murtop-Murdani) utk melemahkan kekuatan politik Islam seperti terjadi pada era 1980an oleh Murtopo - Murdani-CSIS. Jika pada era 1980an, tudingan kelompok radikal Islam diarahkan kaitkan dengan kelompok Islam Shiah-Khomenei-Iran-Libya, maka pada era 2014-sekarang diarahkan pada kelompok radikal Islam terkait ISIS. Efektifitas strategi framing ini ditopang penuh oleh mayoritas media mainsteam. Keberhasilan atau kegagalan penggunaan isu radikalisme sebagai alat utama TNI AD faksi Jenderal Merah meraih dan mempertahankan kekuasaan mereka tergantung pada kemampuan umat Islam mencegah upaya pembodohan/penipuan publik yang dilakukan media-media kolaborator jenderal merah. Penempatan Mahfud MD dan Jenderal Fahrul Razi sebagai menko polhukam dan menteri agama, mengindikasikan bahwa kelompok jenderal merah akan all out dalam revitalisasi framing isu-opini radikalisme untuk mempertahankan posisi mereka sebagai penguasa di balik rezim proksi. Hambatan terbesar rencana kelompok jenderal binaan Murtopo - Murdani dalam revitalisasi radikalisme adalah keberadaan Prabowo di Kabinet. Prabowo adalah Ikon pembela dan pelindung umat Islam Indonesia sejak 1987. Penyingkiran Prabowo dari kabinet tidak mungkin dapat dilakukan kelompok jenderal merah karena akan menyebabkan mereka kehilangan posisi sebagai penguasa rezim proksi, digantikan oleh Megawati-Budi Gunawan-PDIP

Rezim Jokowi jilid 2 didukung oleh koalisi partai yang rapuh. Perubahan sikap salah satu partai: Golkar, PKB atau Gerindra, keluar dari Koalisi pemerintah akan menyebabkan runtuhnya rezim Jokowi (jenderal merah) akibat dari bubarnya koalisi mayoritas pendukung rezim di DPR