Mencermati Berbagai 'Skenario' Dinamika Politik Pasca Pemilu/Pilpres 2019

Mencermati dinamika politik pasca pemilu. Apa yg mungkin terjadi selama 5 tahun ke depan?

• Skenario 1

Jokowi - Maruf tetap Pres-Wapres sd 2024
Koalisi pemerintah tetap PDIP,  Nasdem, Golkar, PKB, PPP
Oposisi: Gerindra, PKS, PAN, PD
Peluang skenario 1 terwujud? KECIL

• Skenario 2:

Jokowi - Maruf tetap Presiden-Wapres sd 2024
Koalisi pemerintah: PDIP Golkar-PKB-PPP-Gerindra-PKS-PAN
Oposisi: Nasdem - Demokrat
Peluang skenario 2  terwujud: 50%

• Skenario 3

Presiden: Jokowi - Wapres: Maruf
Sampai 2020 atau 2021.
2020 atau 2021 wapres diganti dengan BG (PDIP)
Presiden tetap sampai 2024.
Koalisi pemerintah: PDIP, Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PKB, PPP
Oposisi: Nasdem - Demokrat
Peluang skenario 3 terwujud: 90%

• Skenario 4 

Presiden/Wapres: Jokowi - Maruf
2020/201 Wapres Maruf diganti BG
2022/2023 Presiden Jokowi lengser, BG naik jadi Presiden. Prabowo mengisi posisi Wapres.
Pemerintah: PDIP-Gerindra-Golkar-PKB-PPP-PAN-PKS
Oposan: Nasdem-Demokrat
Peluang: 50%

• Skenario 5

Presiden Jokowi - Wapres Maruf
2020/2021 Jokowi lengser - Maruf Naik jadi Presiden. BG isi posisi Wapres
Pemerintah: PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, PKS  PAN
Opisisi: Nasdem - Demokrat
Peluang: 50%

• Skenario 6

Presiden: Jokowi - Wapres: Maruf
2020/21 Maruf jadi Presiden gantikan Jokowi. BG jadi Wapres
2022/23 Maruf mundur. BG naik jadi Presiden, Prabowo jadi Wapres
Pemerintah: PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, PKS, PAN
Oposan: Demokrat - Nasdem
Peluang: 50%

• Skenario 7

Presiden Jokowi - Wapres Maruf
2020/21 : Maruf lengser diganti Ahok
Pemerintah: PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Demokrat
Oposan: Gerindra, PKS, Demokrat
Peluang terwujud: 30%

• Skenario 8

Presiden: Jokowi
Wapres: Maruf
2020/2021 Maruf lengser diganti Budi Gunawan
2022/2023 Jokowi lengser diganti BG. Jend AP jadi Wapres.
Peluang: 30%

• Skenario 9

2019 - 2020 Jokowi Maruf
2020 - 2024 Jokowi - BG
Pemerintah 2019-2020: PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PKS, PPP, PAN
Oposan: Nasdem - PD
2020-2024 Nasdem - Partai Demokrat bergabung dengan koalisi pemerintah. Tidak ada koalisi oposisi.
Peluang: 30%


Faktor utama perubahan dinamika politik dan konstelasi politik pasca pemilu adalah REKONSILIASI:

Rekonsiliasi adalah solusi bagi PDIP agar tidak kembali jadi korban politik SBY-LBP-CSIS-Cukong-China seperti 2019-2024, di mana kendali kekuasaan rezim ada di tangan SBY-LBP cs.

Rekonsiliasi adalah solusi bagi JK untuk tetap berkuasa pasca lengser dari wapres. untuk mengamankan diri, keluarga & kerajaan bisnis JK dari ancaman penyidikan KPK, pencaplokan bisnis oleh musuh-musuh politik/bisnis. JK akan berupaya pegang kendali Golkar & Nasdem via Bamsoet & RG.

Rekonsiliasi adalah solusi untuk Prabowo yang ditawarkan Mega/BG-JK sebagai kompensasi politik atas manipulasi hasil pilpres 2019 yang sebenarnya dimenangkan Prabowo-Sandi. Eksistensi Prabowo di Rekonsiliasi mutlak dibutuhkan. Tanpa Prabowo, rencana Mega/BG/PDIP-JK tidak akan terwujud.

Dinamika Politik Indonesia pasca pemilu, menempatkan posisi politik dan posisi tawar Prabowo paling tinggi di antara semua elit yang terlibat: Mega/BG, JK, SBY, LBP, HP, Paloh dst.  Prabowo jadi penentu konstelasi politik RI, di tengah pertarungan BG/Mega/JK vs SBY, LBP, Paloh. Prabowo secara psikologis lebih nyaman bergabung bersama Mega-JK-BG. Mereka bertiga pernah jadi korban politik / pengkhianatan/penipuan SBY berkali-kali.
2004, SBY tipu Mega.
2009 SBY curangi hasil pilpres untuk kalahkan Mega-Prabowo.
2010 SBY tipu Prabowo di Pansus anti Mafia Pajak.
2012 SBY cs tipu Prabowo via Fadlizon cs agar usung Jokowi-Ahok di Pilgub DKI
2013 SBY cs dalang di balik hancurnya perjanjian Batutulis (Janji Mega akan usung Prabowo capres dari PDIP di pilpres 2014)
2014 SBY khianati Prabowo dengan mencurangi hasil pilpres untuk menangkan Jokowi.
2014 SBY gagalkan Budi Gunawan jadi Kapolri
2014 SBY tunggangi KPK untuk paksa PDIP usung capres Jokowi
2015 SBY - Partai Demokrat  khianati KMP pimpinan Prabowo hingga gagal kuasai mayoritas parlemen dan KMP hancur.
Jusuf Kalla korban pengkhianatan SBY 2007-09 ketika masih jadi wapres SBY. Berkali2 SBY janji tetap bersama JK, akan duet di pilpres 2009

Tapi ketika SBY sudah dapat memastikan akan menang di Pilpres 2009 dengan tambahan 26 juta suara siluman, JK ditinggalkan SBY menjelang pendaftaran Capres. Rekonsilasi yang digulirkan Mega/BG untuk merangkul Prabowo (dan PKS-PAN) berhasil mencamplok kekuasaan dari tangan SBY-LBP-Paloh-Cukong-China. SBY-LBP-Paloh cs mati-matian berusaha merebut kembali kekuasaan itu melalui isu-isu viral dan prahara yang mencuat pasca rekonsiliasi. Anomali politik pasca rekonsiliasi seperti merebak provokasi terhadap umat umat Islam untuk tolak Jokowi, delegitimasi Jokowi melalui pengungkapan kegagalan pemerintah termasuk dari menteri-menteri Jokowi sendiri, provokasi rasis- aksi anarkis di Papua dst Adalah hasil karya SBY-LBP cs. Segala cara dihalalkan SBY-LBP-Paloh cs untuk dapat tetap berkuasa di rezim Jokowi II, termasuk akan menerima kemungkinan bahwa mereka tidak lagi sebagai pemegang kendali rezim proksi. Bagi SBY, LBP, Paloh cs yang terpenting adalah mereka MASIH di dalam kekuasaan. Tidak terlempar keluar. Terdepaknya SBY, LBP, Paloh cs dari lingkaran kekuasaan Jokowi Jilid II sama dengan kiamat. SBY-Paloh-LBP akan jadi target penyidikan korupsi oleh KPK, jadi tersangka dan napi korupsi. Kendali Demokrat-Nasdem-Golkar di takeover dari tangan SBY-Paloh-LBP. Kehancuran Total SBY, LBP,  Paloh cs.

Bagi Prabowo yg diuntungkan dgn bergulirnya rekonsiliasi, harus dapat memaksimalkan peluang ini utk:

1. Mewujudkan visi besarnya untuk Indonesia
2. Memulihkan kedaulatan rakyat dan negara
3. Mastikan rakyat-umat tidak lagi jadi korban fitnah, stigma, diskriminasi, marginalisasi dst.

Bagi Prabowo rekonsiliasi harus jadi momentum pemulihan reputasi & karakternya yang selama puluhan tahun difitnah/dihancurkan. Meluruskan sejarah & menyampaikan kebenaran objektif mengenai Suharto & ORBA namun Semua ini hanya bisa diwujudkan dengan kehadiran Prabowo di Kabinet Jokowi II. Rencana pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Kaltim yang dikebut oleh Jokowi, termasuk rencana pindah sebelum 9 UU terkait selesai direvisi DPR. Tujuan utamanya adalah untuk MENGAMANKAN POSISI PRESIDEN JOKOWI sampai dengan 2024 dari ancaman pemakzulan seperti pada skenario yang disampaikan tadi. Singkatnya, situasi politik Indonesia hari ini adalah refleksi dari berkobarnya Perang Proksi II. Jokowi Maruf sama sekali BUKAN KADER PARTAI. Eksistensi Jokowi - Maruf sebagai presiden - wapres tergantung pada hasil perang proksi II dan kesepakatan elit Politik.

Fakta Golkar dan Partai Demokrat sejak 2017 dikendalikan oleh duet SBY-LBP . SBY menempatkan proksinya sebagai sekjen dan beberapa fungsionaris di DPP Golkar. Ketum Golkar Airlanggar Hartarto adalah proksi LBP. LBP menempatkan proksinya sebagai sekjen dan bbebrapa fungsionaris DPP Paratai Demokrat.  Jangan terpancing framing opini media antek SBY-LBP-Paloh cs. Mereka pasca Rekonsiliasi bergulir melambungkan banyak isu memancing kemarahan umat dan rakyat terhadap Jokowi. Mereka akan kerahkan ribuan massa demo ke DPR/MPR. Lalu umat Islam dan Prabowo dijadikan korban fitnah sebagai dalangnya.
Rekonsiliasi sampai hari ini terbukti EFEKTIF mengunci pintu kekuasaan dari Gerombolan Jend Merah Musuh Islam. Insya Allah gerombolan jend merah ini akan jadi tersangka dan napi korupsi setelah tidak lagi berkuasa (pasca 20 Oktober 2019). Tunggu manuver apa lagi dari mereka.